RAANYAMAN : Akankah Udar Pristono Seret Ahok dan Jokowi?

Akankah Udar Pristono Seret Ahok dan Jokowi?
red: shodiq ramadhan
sumber: sindonews/okezone
SI Online

Foto: (DALAM SITUASI TERTENTU KADANG HARUS ADA YANG DIKORBANKAN)

Akankah Udar Pristono Seret Ahok dan Jokowi?

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono rupanya tak mau ditetapkan menjadi tersangka sendirian. Menurut Udar, proyek pengadaan bus TransJakarta dan BKTB merupakan proyek yang melalu proses struktur kelembagaan. Sehingga Jokowi dan Ahok selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mestinya juga diperiksa terkait skandal ini.

"Ini proyek sudah melalui persetujuan dari atas, Pak Gubernur. Tapi Pak Gubernur di sini bukan pribadi, tapi pemerintahan. Ada DPRD juga di sini. Ini struktural dari atas ke bawah, dari RPJMD," kata Udar di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Udar mengungkapkan seluruh pejabat DKI di berbagai tingkatan tahu mengenai pengadaan bus Transjakarta ini. "Ini adalah program pemerintah. Ini dilakukan secara struktural, gubernur, SKPD dan DPRD. Seluruh instansi Pemerintah Provinsi DKI mengetahui ini," ujarnya.

Dia pun berharap Pemprov DKI bisa membantu menyediakan bantuan hukum atas kasus pengadaan bus Transjakarta yang menjeratnya itu. "Saya kan baru kemarin ditetapkan menjadi tersangka, jadi akan bawa penasihat hukum. Tapi kalau Pemprov tidak menyediakan (bantuan hukum), Kejaksaan yang akan menyiapkan," ujarnya.

Seperti diketahui, kemarin Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua orang tersangka lagi dalam kasus pengadaan Bus TransJakarta di antaranya mantan Kadishub DKI Udar Pristono dan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto.

Sebelumnya Kejagung juga menetapkan pegawai negeri sipil (PNS) Dishub DA yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway dan ST sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

red: shodiq ramadhan
sumber: sindonews/okezone

SI Online



Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono rupanya tak mau ditetapkan menjadi tersangka sendirian. Menurut Udar, proyekpengadaan bus TransJakarta dan BKTB merupakan proyek yang melalu proses struktur kelembagaan. Sehingga Jokowi dan Ahok selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mestinya juga diperiksa terkait skandal ini.

"Ini proyek sudah melalui persetujuan dari atas, Pak Gubernur. Tapi Pak Gubernur di sini bukan pribadi, tapi pemerintahan. Ada DPRD juga di sini. Ini struktural dari atas ke bawah, dari RPJMD," kata Udar di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Udar mengungkapkan seluruh pejabat DKI di berbagai tingkatan tahu mengenai pengadaan bus Transjakarta ini. "Ini adalah program pemerintah. Ini dilakukan secara struktural, gubernur, SKPD dan DPRD. Seluruh instansi Pemerintah Provinsi DKI mengetahui ini," ujarnya.

Dia pun berharap Pemprov DKI bisa membantu menyediakan bantuan hukum atas kasus pengadaan bus Transjakarta yang menjeratnya itu. "Saya kan baru kemarin ditetapkan menjadi tersangka, jadi akan bawa penasihat hukum. Tapi kalau Pemprov tidak menyediakan (bantuan hukum), Kejaksaan yang akan menyiapkan," ujarnya.

Seperti diketahui, kemarin Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua orang tersangka lagi dalam kasus pengadaan Bus TransJakarta di antaranya mantan Kadishub DKI Udar Pristono dan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto.

Sebelumnya Kejagung juga menetapkan pegawai negeri sipil (PNS) Dishub DA yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway dan ST sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta.